Proses amndemen atau perubahan terhadap UUD 1945 yang terjadi sebagai dampak dari adanya reformasi politik pada tahun 1998 maka paradikma dalam UUD 1945 turut berubah secara mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia perubahan pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar memberikan konsekuensi yang tidak sederhana penegasan ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai paradikma tidak berdiri sendiri tetapi paradikma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahkan harus didasarkan pada nilai hukum sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara normatif oleh paradikma hukum.