Kejahatan korporasi yang semakin canggih, baik bentuk atau jenisnya maupun modus operandinya, sering melampaui batas-batas negara dan juga sering dipengaruhi oleh negara lain akibat era globalisasi. Menanggapi hal tersebut, timbul kebijakan hukum baru yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Beberapa materi dalam buku ini di antaranya mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara sebagai bahan perbandingan.