Pejabat pembuat akta tanah bertugas membantu kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran. Pejabat pembuat akta tanah diangkat dan diberhentikan oleh menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Republik Indonesia.Kewenangan pejabat pembuat akta tanah adalah memuat akta yang berkaitan dengan perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun.