Salah satu masalah dalam pengaturan larangan penodaan agama di Indonesia ialah karena UU No. 1 PNPS tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama itu mengaitkan kejahatan sebagaimana disebut pada pasal 156a KUHP dengan hukum administratif,yaitu perlunya penerbitan surat peringatan kepada pihak-pihak pelaku penodaan agama sebelum dikenakan pasal 156a.