Setelah Orde Baru tumbang, lahirlah Orde reformasi, Memasuki Orde ini, kran demokrasi terbuka lebar, dan euforianya masih mendengung hingga hari ini. Tetapi dalam euforia itu, ada persoalan serius yang perlu dicarikan jalan tengahnya, yaitu bagaimana mengimplementasikan konsep otonomi daerah yang ideal, tetapi sejalan dengan cita-cita besar desentralisasi. Karena pada level aktualisasinya, otonomi daerah dan desentralisasi sering saling sikut, bertabrakan dan menempuh jalan sendiri-sendiri, serta jauh dari keserasian dan harmoni, sehingga melahirkan banyak paradoks yang bertentangan dengan cita-cita idealnya. Di antara paradoks otonomi daerah dan desentralisasi itu, adalah maraknya politik transaksional dan merebaknya dinasti politik di daerah.
Dalam skripsi ini berdasarkan judul, Implikasi Hukum terhadap Kekuasan Keluarga (Dinasti Politik) di Kabupaten Wajo, yang melahirkan dua pokok pembahasan yaitu sistem pemerintahan yang baik menurut undang-undang dan Implikasi hukum terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Wajo dengan adanya sistem kekuasan keluarga.
Dalam penelitian ini peneliti berusaha menggali informasi berupa fakta maupun opini yang dikumpulkan dengan menggunakan metodologi penelitian lapangan (feld research), selain metode tersebut penulis juga menggunakan pendekatan penelitian study kasus dan survey.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemberlakuan asas-asas pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Wajo terkhusus pada asas keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas untuk mengidentifikasi dampak negatif dari indikasi pola dinasti politik pada pemerintahan Kabupaten Wajo.
Implikasi penelitian ini adalah, mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten Wajo agar mempedomani Asas-asas pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Wajo terutama pada asas keterbukaan, proporsionalitas dan profesionalitas demi untuk mencegah dampak negatif dari pola dinasti politik. Dan semoga karya ilmiah ini dapat menjadi bahan ajar dan reverensi bagi para pembaca terutama bagi para aparatur negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.