Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pendaftaran pengangkatan anak di Pengadilan Agama Majene terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 hanya ada lima kasus pengangkatan anak, meski demikian tidak mempengaruhi kinerja kualitas bagi hakim Pengadilan Agama Majene dalam melakukan penetapan, melihat mengenai pengangkatan anak diatur pula dalam BW yang dimana bertolak belakang dengan landasan hukum Islam. Dalam proses pengajuan permohonan pengangkatan anak memiliki prosedur yang sama sebagaimana perkara lain yang masuk di Pengadilan Agama Majene. Konsep pengangakatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedangkan yang ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung (nasab). Adapun latarbelakang calon orangtua angkat termotivasi melakukan pengangkatan anak, yang pada intinya memiliki tujuan yang baik demi kemaslahatan bersama. Tentu dalam hal ini, telah menjadi pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan pengangkatan anak, dengan merujuk pada UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam. Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya pembaharuan hukum di bidang pengangkatan anak di Indonesia dalam hukum Islam, meski dalam BW ada yang mengatur tentang pengangkatan anak, sedangkan implikasi praktisnya yaitu memberi informasi dan pemahaman kepada berbagai pihak yang terkait dengan pengangkatan anak baik dalam hal permohonan, status anak angkat dan kewarisan anak angkat sesuai hukum Islam bagi masyarakat pada umumnya.